Krisis Panduan Berbangsa?
Mengapa tidak muncul panduan untuk masyarakat di tengah aneka bencana? Mengapa tidak muncul kepemimpinan elitepolitik yang menumbuhkan solidaritas sosial? Ke mana kerja birokrasi dalam pelayanan publik?
Pertanyaan itu muncul di mana-mana, dari taksi hingga warung kopi. Para bijak berujar, perilaku pemecahan masalah di
tengah aneka krisis adalah cermin nilai berbangsa suatu masyarakat dan negara.
Catatan itu menunjuk satu aspek terpenting berbangsa, yakni rendahnya kemampuan panduan komunikasi di tengah
krisis sebagai bagian strategi komunikasi berbangsa, baik panduan pemecahan krisis akibat bencana, panduan
mengelola krisis solidaritas sosial hingga krisis konflik agama, maupun krisis partisipasi warga atas kebijakan
pemerintahan.
Pertanyaannya, ada apa dengan panduan komunikasi kita?
Humas dan jubir
Pada hakikatnya, panduan komunikasi berbangsa mensyaratkan tiga hal. Pertama, ada lembaga yang status dan
perannya melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kebijakan pemerintah, sekaligus panduan arah kebijakan
pemecahan persoalan di tengah aneka krisis. Misalnya, panduan pemecahan bencana banjir atau demam berdarah saat
ini. Sebuah panduan yang mengandung manajemen bencana. Atau dengan kata lain, diperlukan lembaga seperti
Departemen Penerangan, tetapi tanpa menjadi alat kontrol dalam perspektif politik komando layaknya era Orde Baru.
Sayang, status dan peran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tidak berperan dalam perspektif lembaga
penerangan. Aspek penerangan yang diletakkan kepada kehumasan dan juru bicara di berbagai departemen atau struktur
pemerintahan, justru mendulang kritik keras, termasuk dari Wakil Presiden sendiri.
Peran kehumasan atau jubir tidak lebih menyiapkan upacara, menunjuk penyelenggara berbagai acara, mengumpulkan
wartawan, maupun pendamping pemimpin untuk membawakan map berisi naskah pidato. Padahal, abad ini, seluruh
masalah bertumbuh deret ukur dalam skala yang kompleks, termasuk di daerah. Bahkan, aneka masalah di berbagai
wilayah lokal senantiasa dalam dimensi tekanan global. Sebut saja kasus Poso hingga gejolak politik di Papua. Dengan
kata lain, keterampilan kehumasan seperti deret hitung, masalah dan krisis seperti deret ukur.
Pemberdayaan masyarakat
Prasyarat kedua, terwujudnya panduan komunikasi publik yaitu tumbuhnya media berkarakter publik, misalnya TVRI, yang
berwibawa dan kompetitif terhadap media komersial. Salah satu kewajiban televisi publik adalah meliput kebijakan
pemerintah secara kritis dan memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat sipil, terutama di tengah situasi
bencana.
Sebagai contoh, ketika krisis ekonomi dan politik terjadi di Korea Selatan, skala prioritas utama adalah membangun
televisi publik, KBS. Tugas utama KBS, membantu menumbuhkan panduan komunikasi di berbagai kebijakan
pemecahan krisis, dibarengi konsultasi publik dan partisipasi pengawasan publik. Sebut, program bantuan santunan
warga miskin, bisa diakses dan didialogkan serta dilaporkan lewat KBS. Atau sebagai contoh kecil di Indonesia, televisi
publik pada situasi bencana banjir seperti ini wajib terus menghadirkan peta lalu lintas dan skala banjir, serta jalan-jalan
alternatif untuk membantu lancarnya lalu lintas manusia kerja dan menormalkan produktivitas bangsa.
Prasyarat ketiga, panduan komunikasi merupakan produk kesiapan manajemen koordinasi lembaga-lembaga birokrasi
dalam pelayanan publik. Karena itu, jika presiden berbicara telah menginstruksikan seluruh lembaga agar menuntaskan
suatu masalah, atau juru bicara pemerintah telah menyosialisasikan bahaya banjir, sebenarnya manajemen bencana
telah disiapkan dalam kondisi siaga.
Sebutlah tersedia alat-alat berat di daerah longsor, infrastruktur evakuasi di wilayah banjir, bangsal-bangsal darurat di
wilayah kemungkinan menyebarnya demam berdarah, serta sentra-sentra berbagai perspektif informasi. Celakanya,
meski di suatu wilayah demam berdarah dan longsor terjadi berulang-ulang, kesiapan dasar tersebut juga tidak muncul.
Bahkan, pejabat sering mengumumkan kebijakan tertentu, sementara birokrasi belum terkoordinasi.
Pada akhirnya, panduan komunikasi sebagai produk manajemen birokrasi memerlukan kepemimpinan yang dipenuhi
rasa krisis itu sendiri. Sayang, hingga kini di berbagai wilayah bencana, masyarakat belum mendapat figur kepahlawanan
kepemimpinan birokrasi maupun elite politik.
Bukan reaksi spontan
Catatan itu mengisyaratkan, panduan komunikasi berbangsa tidak sekadar reaksi spontan atas masalah, instruksi, dan
wanti-wanti seperti iklan layanan masyarakat. Namun, sebagai kerja strategi komunikasi, yang memiliki media publik yang
berwibawa dan terakses, diperkuat kehumasan di berbagai lembaga yang terampil, serta kerja pelayanan publik dari
birokrasi yang terintegrasi, yang mengandung manajemen sosial dan psikologi krisis, hingga kepemimpinan yang
mampu melahirkan solidaritas sosial dan partisipasi publik lewat pemahaman kebijakan.
Kalaupun catatan itu tidak terjadi, harap mafhum, jika kritik, demonstrasi, histeria kepanikan, ketidakpuasan dan apatisme
selalu muncul di setiap bencana.
Garin Nugroho Direktur Yayasan Sains Estetika Teknologi (SET)
Sumber: http://kompas.com/kompas-cetak/0702/19/opini/3317651.htm
